SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017.

Kegiatan yang dikemas dengan Pengukuhan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Kepulauan Meranti dan penyerahan Surat Tanah Hibah Pemkab. Meranti kepada Polda Riau, dipusatkan di Ballroom, Afifa Sport, Selatpanjang.

Hadir dalam acara itu Bupati Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, Kapolda Riau Irjenpol. Zulkarnain, Wakil Ketua DPRD Riau H. Sunaryo, Sekretaris Bappeda Provinsi Riau, Ketua DPRD Fauzy Hasan, Plt. Sekdakab. Meranti Julian Norwis SE MM, Dandim, Kajari, Kabid Propam Polda Riau Kombespol. Pitoyo, Karo Ren Polda Riau Mas Gunarso Kapolres Kepulauan Meranti AKBP. Barliansyah, Akademisi UGM Wahyu Hidayat, Tokoh Masyarakat/Adat/Agama dan Pemuda, serta pengusaha dan tamu lainnya.

Kegiatan diawali dengan Pembukaan Musrenbang Tingkat Kabupaten oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan mendukung agenda strategis Kabupaten Meranti itu, khususnya kepada Kapolda Riau Irjendpol. Zulkarnain Adinegara yang telah hadir memenuhi undangan Pemkab. Meranti.

Dikatakan Bupati, Musrenbang merupakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan dalam penyusunan anggaran pembangunan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait mula dari Pemerintah, Masyarakat, Pengusaha dan lainnya.

"Penyusunan Anggaran Pembangunan harus dilakukan secara Transparan dan Partisipatif hingga tersusun RAPBD yang ditindaklanjuti dengan pengesahan menjadi APBD," ujar Bupati.

Menurutnya, Sistem Perencanaan Pembangunan harus terus disempurnakan dengan cara memperkuat sistem perencanaan pembangunan itu sendiri. Caranya dengan meningkatkan kwalitas dan profesionalitas aparatur yang mampu mjalin koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka menuntaskan persoalan-persoalan pokok yang harus mendapat perhatian komprehensif dan sungguh-sungguh.

Dan semua itu juga tidak terlepas dari dukungan keuangan, biroktasi yang baik dan iklim investasi yang kondusif, serta dukungan dari maayarakat dan teknologi.

Saat ini untuk mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dijelaskan Bupati, Pemda tengah fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka membuka isolasi daerah dan mempersingkat rentang kendali, Peningkatan Elektrifikasi, Air Bersih, Pendidikan, Pelayanan Kesehatan.

Tercatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Meranti mencapai 34 Persen, Pengangguran 9 Persen lebih, IPM 63.25 yang maaih tergolong rendah, cuma pertumbuhan ekonomi Meranti berhasil diatas rata-rata Provinsi yakni 6.25.

Pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang digesa melalui Sektor Perkebunan, Perikanan, Pertanian untuk itu Bupati berharap, Pemprov Riau dapat mendukung penyedian fasilitas sarana dan prasarana penunjang, begitu juga untuk mengatasi abrasi diwilayah pesisir yang mempersingkat batas negara 10 Meter Pertahun.

"Abrasi 10 Meter Pertahun terjadi diseanjang Pulau Rangsang, kami harap hal ini menjadi prioritas pembangunan Provinsi dan Pusat," harap Bupati.

Selanjutnya seiring Kabupaten Meranti ditunjuk sebagai tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2018, guna kenyaman terlaksananya ivent tersebut, Bupati berharap dukungan dari Pemerintan Provinsi Riau.

Bupati juga menegaskan dalam menggesa pembangunan di Kabupaten Meranti dirinya komit melakukan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang tentunya akan didukung melalui peningkatan SDM.

"Ini semua dalam upaya menekan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, Pemkab. Meranti komit memperhatikan hak-hak dasar masyaarakat  mulai dari ketersediaan sandang pangan, pendidikan yang berkwalitas, pelayanan kesehatan prima yang disinergikan dengan program Provinsi dan Pusat, sehingga mampu mendorong pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan," papar Bupati.

Sementara Kapolda Riau, Irjendpol. Zulkarnain Adinegara menyikapi pengukuhan Satgas Saber Pungli yang baru saja dilakukan oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengatakan, kegiatan itu sesuai Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 dan seiring telah terbentuknya Satgas tersebut, diharapkan pemberantasan Pungli dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ia juga menegaskan kepada pihak kepolisian yang bertugas memberantas Pungli jangan sampai terlibat Pungli karena berdasarkan pengalam aksi tangkap tangan beberapa waktu lalu, banyak oknum kepolisian yang justru terjerat.

Dicontohkannya, dari 16 kasus tangkap tangan tahun 2016 lalu, banyak oknum Kepolsian yang terjerat Pungli saat melakukan pelayanan pengurusan SIM dengan cara meminta uang melebihi aturan, selanjutnya Pungli di Pos PJR terhadap angkutan barang yang lewat dan pengurusan SKCK. "Saya tidak ingin Polisi melakuian Pungli, Jangan Sampai Kalian yang Kena Tangkap," tegasnya.

Sementara menyangkut Surat Tanah yang telah dihibahkan Pemkab. Meranti kepada Pihak Polda Riau, Kapolda mengatakan akan menindak lanjutinya dengan pembuatan sertifikat ke BPN yang dilanjutkan usulan dana pembangunan ke Mabes Polri. Saat ditanyakan apakah pembangunan dapat dilakukan ditahun ini (2017), seperti diungkapkan Kapolda dirinya dirinya sedikit pesimis namun akan tetap mengupayakan. "Yang jelas kita akan mengupayakan pembangunan dapat dilaksanakan tahun ini," papar Kapolda.

Sekedar informasi dalam kegiatan Musrenbang itu juga dilakukan sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang diusulkan masyarakat, diantaranya H. Syahril yang meminta pembangunan jalan lingkar penghubung antar desa, kecamatan dan Kabupaten dapat menjadi prioritas, begitu juga pembangunan jembatan. Kades Tj. Pranan curhat masalah belum jelasnya status hutan rakyat dan HTI sehingga pemanfaatan kayu hutan menjadi sulit. Terkait hal diatas Bupati menegaskan semua yang menjadi harapan maayarakat itu adalah keinginan Pemkab Meranti juga dan dirinya bersama SKPD terkait akan segera menuntaskan. (adv)