PEKANBARU, BERAZAM--Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (PERMADAS) meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk serius melakukan penegakan hukum kepada pelaku perambahan kawasan hutan di Riau. Sejauh ini, Gakkum belum menunjukkan performance yang baik untuk menjerat pelaku alih fungsi hutan secara ilegal ke meja hukum.

"Kita belum melihat adanya upaya yang serius dan massif dari Gakkum KLHK dalam melakukan penegakan hukum kehutanan dan lingkungan hidup di Riau. Masih sekadar tambal sulam dan kasuistik, belum tersistematis. Padahal, faktanya di lapangan sudah jelas terjadi perambahan kawasan hutan secara terstruktur, sistemik dan massif," kata Ketua Umum PERMADAS, Raya Desmawanto, Senin (18/12/2017) di Pekanbaru.

Ia menjelaskan, seharusnya Gakkum yang kini sudah berada dalam level eselon II di Kementerian LHK berani menggunakan kewenangan konstitusinya untuk melakukan penegakan hukum secara tegas dan tidak tebang pilih. PERMADAS meyakini Gakkum memiliki data yang lengkap soal terjadinya alih fungsi kawasan hutan di Riau yang menyalahi undang-undang.

"Tanpa adanya shock therapy dan langkah-langkah radikal serta terobosan dalam penegakan hukum sektor kehutanan dan lingkungan hidup, maka Gakkum KLHK akan dinilai publik sebagai institusi yang tidak melakukan perannya secara optimal. Ini akan mendegradasi tingkat kepercayaan publik sekaligus memupus harapan publik akan keberadaan Gakkum KLHK," kata Raya Desmawanto.

"Padahal, Gakkum dengan segala kewenangan yang dimilikinya pada awalnya membuka harapan publik atas penegakan hukum di sektor kehutanan dan lingkungan hidup," tambahnya.

Menurutnya, langkah penegakan hukum tanpa tebang pilih menyangkut kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup sesungguhnya hanya memerlukan keberanian dan political will semata. KLHK diyakini memiliki data dan fakta yang lengkap soal ini. Cukup hanya dengan melihat peta kehutanan dan membandingkan dengan kondisi objektif lapangan, maka akan ketahuan telah terjadi kasus kejahatan kehutanan yang massif.

"KLHK pasti memiliki data yang lengkap dan akurat. KLHK memiliki peta yang sah disertai dengan personil yang ahli dalam bidang hukum, kehutanan dan lingkungan hidup. Sebenarnya, hanya tinggal melakukan tindakan lapangan saja. Secara hukum, kewenangan Gakkum cukup jelas dan konkret. Namun, sejauh ini kita tidak melihat terobosan yang nyata dilakukan," kata Raya.

Raya mencontohkan kasus alih fungsi kawasan Tahura Sultan Syarif Hassim, perambahan Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Balai Raja yang secara nyata telah disulap peruntukkannya untuk kegiatan dan fungsi di luar fungsi kawasan hutan. Namun, sejauh ini belum ada langkah-langkah taktis dan strategis dari Gakkum KLHK untuk menertibkan kawasan itu dari para perambah.

Tidak tegasnya penegakan hukum oleh Gakkum KLHK, membuat aksi-aksi perambahan hutan kian massif dan membabi-buta.

"Ada banyak kejadian perambahan hutan yang kesannya dibiarkan begitu saja. Tak hanya di kawasan hutan produksi, namun juga di kawasan konservasi dan kawasan lindung," jelas Raya.

Menurutnya, Gakkum KLHK sebaiknya tak hanya fokus pada kasus-kasus kebakaran hutan lahan semata. Namun, secara konsisten juga aktif melakukan penegakan hukum bagi perambah hutan.

Raya menjelaskan, perambahan hutan secara ilegal, baik yang dilakukan oleh korporasi maupun kelompok masyarakat dan individu dalam luasan yang besar, telah menimbulkan ketidak-adilan yang serius dalam penguasaan agraria/ pertanahan. Di satu sisi, rakyat kecil yang ingin ikut merasakan keberadaan hutan ditekan secara keras, namun di sisi lain pelaku perambahan hutan secara luas belum tersentuh.

"Ketimpangan dan kesenjangan penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan, baik yang ilegal maupun ilegal, telah membangun kondisi ketidak-adilan agraria yang serius dan memprihatinkan. Pemodal menikmati kekayaan yang bertumpuk, sementara warga kecil masih hidup dalam kemiskinan yang berkelanjutan," kata Raya.

Menurutnya, Gakkum mestinya menempuh upaya hukum untuk mengambil alih penguasaan kawasan hutan secara tidak sah dari pihak-pihak yang menikmati hasil perambahan hutan tersebut. Pengambil-alihan kawasan hutan itu sebagai wujud eksistensi kewibawaan negara yang berdaulat dan kuat atas sektor-sektor strategis, seperti tanah dan kehutanan.

"Bukankah dalam konstitusi pasal 33 disebutkan bahwa negara berdaulat dan berkuasa atas tanah dan segala isinya," kata Raya.

PERMADAS, kata Raya mendukung sepenuhnya kebijakan reforma agraria yang sudah digariskan secara tegas oleh Presiden Joko Widodo. Ia berharap, pembumian reforma agraria yang sudah dicanangkan dalam janji suci Nawacita pemerintahan Jokowi dapat diwujudnyatakan secara efektif dan berkeadilan. Pengambil-alihan kawasan hutan yang dikuasai secara tidak sah, akan bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan program reforma agraria tersebut.

"Penegakan hukum untuk mengambil alih kawasan hutan yang dikuasai secara tidak sah, akan membuka jalan terwujudnya reforma agraria dan redistribusi tanah yang berkeadilan untuk rakyat," pungkas Raya. (*)

RILIS