Tulisan ini merupakan bagian pertama dari tiga tulisan tentang evaluasi kinerja ekonomi Riau sejak 2014. Bagian ini akan menyoroti kinerja perekonomian, fokus pada kapasitas dan pertumbuhan ekonomi. Bagian berikutnya akan membahas iklim usaha dan investasi dilanjutkan dengan pembahasan kemiskinan dan pengangguran. PDRB Riau Kapasitas perekonomian Riau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu dapat dilihat dari total PDRB sepanjang sejarah ekonomi provinsi Riau.  Untuk periode 2010-2014 malah bertambah dua kali lipat, dari total PDRB sebesar Rp 388,6 triliun pada tahun 2010, menjadi Rp 679,7 triliun pada 2014. Kalau diperhatikan per lapangan usaha, terlihat bahwa sektor primer (terdiri dari Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan dan Pertambangan, Penggalian) merupakan kontributor utama, mencapai sekitar Rp 400 triliun pada tahun 2014. Sektor sekunder antara lain lapangan usaha Manufacturing atau Industri memberikan kontribusi sekitar Rp 142 triliun. Selebihnya disumbangkan oleh sektor tertier termasuk lapangan usaha perdagangan, keuangan dan jasa-jasa lainnya. Sayangnya, peningkatan kapasitas ekonomi ini tidak berlanjut pada tahun 2015, melainkan mengalami penurunan sebesar Rp 27,3 triliun dari posisi thn 2014, antara lain disebabkan anjloknya harga minyak bumi. Ketika harga minyak bumi dunia membaik, besaran PDRB Riau ikut membaik menjadi Rp 705,7 triliun pada akhir tahun 2017. Dengan kata lain, dalam periode 2014-2017, Riau hanya mampu mengakkumulasi pertambahan PDRB sebesar Rp 26,3 triliun. Bandingkan dengan lonjakan tahun 2010-2014, dari Rp 388,6 triliun ke Rp 679,7 triliun atau hampir dua kali lipat. Kalau kita perhatikan dari sisi penggunaan atau lebih dikenal dengan expenditure approach, akan terlihat bahwa perekonomian Riau sangat berorientasi ekspor. Sekitar 38,4 persen PDRB tahun 2011 bersumber dari kegiatan produksi berbagai sektor ekonomi yang di ekspor ke luar negeri, utamanya minyak bumi, CPO dan pulp and paper. Kontribusi ekspor ini relatif stabil hingga tahun 2014. Peran ekspor menurun drastis sejak 2015 hingga 2017. Tahun 2016, PDRB Riau (atas dasar harga berlaku) dari ekspor barang dan jasa hanya mencapai Rp 172,3 triliun, atau 25.2 persen dari total PDRB. Kontribusi terendah ekspor sepanjang sejarah ekonomi provinsi Riau. Penurunan nilai ekspor mencapai Rp 90 triliun oada periode 2014-2016. Penurunan ini bukan semata dari penurunan harga minyak bumi, melainkan juga dari penurunan nilai ekspor beberapa komoditi non migas. Apa yang dapat kita cermati dan simpulkan dari perbedaan pertambahan kapasitas perekonomian sedemikian? Yang pertama, kinerja keseluruhan perekonomian periode 2010-2014, jauh lebih baik dari periode terakhir, 2014-2017. Yang kedua, pemerintah provinsi gagal mengantisipasi dampak ekonomi global terhadap perekonomian daerah. Seyogyanya pemerintah daerah sudah menyadari bahwa "the nature of our local economy is export oriented": (ciri perekonomian daerah kita adalah berorientasi ekspor). Dinamika yang terjadi di pasar internasional khususnya untuk komoditi unggulan riau, seperti minyak bumi, CPO, pulp and paper, karet, batubara, akan berdampak langsung dengan perekonomian Riau. Pemerintah seyogyanya telah memiliki strategi meminimalisir dampak negatif gejolak pasar internasional. Yang ketiga, pemerintah provinsi Riau gagal mendorong pemulihan perekonomian pasca gejolak penurunan harga minyak bumi tahun 2015. Hal ini akan semakin jelas setelah kita memperhatikan kinerja ekspor seperti dikemukakan di atas. Pertumbuhan Ekonomi Data BPS Riau menunjukkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Riau mengalami penurunan dari tahun ke tahun dalam empat tahun terakhir, 2014 hingga 2017. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5,57 persen. Tahun 2014 turun jauh menjadi 2,62 persen. Penurunan angka pertumbuhan utamanya di sektor primer, khususnya sub sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan migas. Tetapi terlihat kecenderungan kelesuan pada sektor hotel dan  restoran serta jasa keuangan dan asuransi. Khusus kondisi 2014-2015, hal sangat mengkhawatirkan telah terjadi. Sektor pertanian mengalami pelambatan pertumbuhan year on year (y on y), pada triwulan I. Pada triwulan III malah telah bertumbuh negatif (kontraksi) sebesar – 9,37 persen. Pukulan terberat dialami sektor pertambangan yang mengalami penurunan absolut drastis, dari nilai PDRB sekitar Rp 70 triliun pada triwulan I di tahun 2014, menjadi Rp 48 triliun pada triwulan I tahun 2015. Pada triwulan III 2015, sektor pertambangan penggalian mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,94 persen. Pada triwulan II, kecenderungan yang sama kembali terlihat pada angka pertumbuhan y on y untuk sektor perdagangan. Namun pada triwulan III terjadi sedikit perbaikan dengan pertumbuhan positif. Uniknya, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan baik mencapai 6,93 persen pada triwulan III dibandingkan triwulan II dan pertumbuhan year on year mencapai 4,15 persen. Kondisi Triwulan IV 2015, telah membantu kinerja ekonomi tahunan dan menghindarkan perekonomian Riau dari kontraksi (pertumbuhan negatif), tetapi pertumbuhannya sangatlah rendah yaitu 0,22 persen. Tahun 2016 perekonomian Riau seyogyanya telah membaik dan pulih dengan pertumbuhan tinggi (setelah anjlok tahun 2015). Kenyataannya, data BPS menunjukkan bahwa Riau hanya menikmati pertumbuhan ekonomi sebesar 2,27 persen, jauh di bawah pertumbuhan angka nasional yang mencapai 5,02 persen. Pertumbuhan positif dialami oleh sektor pertanian, manufacturing dan perdagangan. Tetapi pertumbuhan negatif tetap terjadi untuk sektor pertambangan dan penggalian, yang secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian keseluruhan. Ketika kita periksa berdasarkan pengeluaran sangat jelas terlihat bahwa rendahnya angka pertumbuhan ini dibandingkan angka nasional dan daerah daerah lain di Indonesia antara lain adalah disebabkan anjloknya kinerja ekspor Riau. Ketika secara nasional Indonesia berhasil meningkatkan kinerja ekspor, riau malah mengalami penurunan substansial, dari Rp 262 triliun pada tahun 2014 menjadi hanya Rp 172 triliun pada tahun 2016, atas dasar harga berlaku. Kalau digunakan angka harga konstan, terlihat bahwa pertumbuhan negatif mencapai 15,3 persen untuk 2015-2016. Keadaan tahun 2017 ternyata juga tidak terlalu baik dan jauh di bawah angka regional maupun nasional. Pertumbuhan ekonomi Riau pada semester I hanya 2,62 persen dibandingkan keadaan semester I tahun 2016 (year on year). Kendatipun kinerja ekspor agak membaik dan konsumsi menguat, ternyata hanya mampu bertumbuh 2,71 persen. Angka ini jelas jauh dibawah angka pertumbuhan ekonomi keseluruhan Pulau Sumatera yaitu 4,30 persen, Kalimantan sebesar 4,33 persen, Pulau Jawa sebesar 5,61 persen, pulau Sulawesi mencapai 6,99 persen dan Nasional (Indonesia) sebesar 5,09 persen. Dari angka angka pertumbuhan dikemukakan di atas, terlihat bahwa pertumbuhan rata rata untuk periode 2014-2017 adalah di bawah 2 persen. Malah kalau kita fokuskan ke periode 2015-2017, rata-rata pertumbuhan hanya 1,73 persen. Raihan pertumbuhan terburuk sepanjang sejarah perekonomian provinsi Riau. Penutup Dalam 4 tahun terakhir, pemerintah daerah Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Rahman terbukti gagal mendorong peningkatan substansial kapasitas ekonomi Riau melalui sektor produksi. Pertumbuhan ekonomi sangatlah rendah jauh di bawah potensi optimalnya. Hal sedemikian bersumber dari kegagalan pemerintah daerah memetakan potensi ekonomi yang sesungguhnya berlimpah dan tidak memahami konteks regional dan internasional perekonomian daerah, sehingga gagal menyusun perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat dan optimal. Strategi pemulihan ekonomi, kebutuhan restrukturisasi dan transformasi ekonomi, ternyata direspons secara tidak tepat. Gubernur Andi Rahman malah menginisiasi pengembangan pariwisata sebagai fokus pembangunan. Gubernur nampaknya gagal memahami bahwa perlambatan pertumbuhan perekonomian daerah sudah berada di level "critical"  dan memerlukan tindakan jangka pendek dan menengah. Kalau tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan segera berimbas pada peningkatan besar angka pengangguran terbuka, penurunan daya beli dan pelonjakan angka kemiskinan. Gubernur nampaknya tidak paham bahwa pengembangan pariwisata memerlukan waktu yang relative panjang, apalagi dengan kondisi eksisting yang dimiliki Riau. Saya ingin menegaskan, dengan kondisi infrastruktur dan suprastruktur pariwisata yang dimiliki Riau saat ini (sangat minimum), sektor pariwisata tidak akan mampu menjadi lokomotif pertumbuhan dalam jangka pendek dan menengah, Karena itu saya serukan agar kebijakan pembangunan itu sesegera mungkin ditinjau ulang.   Potensi besar di sektor sekunder  dan tertier harus dikapitalisasi untuk menekan ketergantungan atas sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Yang paling mungkin dan dapat memberi hasil dalam jangka pendek dan menengah adalah Hilirisasi Kelapa Sawit, dan pengembangan Industri Kecil Menengah berbasis lokal. Demikian juga dengan pengembangan sektor Perdagangan dan Jasa-jasa didukung pembinaan serius UMKM dan pengembangan kewirausahaan pemuda. Sektor ini terbukti mampu tetap bertumbuh dan meningkatkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB serta penyediaan lapangan kerja, kendatipun goncangan ekonomi global melanda. Sektor pariwisata dapatlah dikembangkan seiring industrialisasi berbasis komoditi unggulan Riau yang nyata nyata telah tersedia.(bersambung)