SIAK, berazamcom - Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Siak Rina mengatakan pihaknya menargetkan seluruh masyarakat Siak pada tahun 2019 mendatang sudah sudah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Untuk mencapai target tersebut, BPJS selaku pengelola JKN memerlukan dukungan Pemkab Siak selaku mitra dalam melayani masyarakat di Negeri Istana tersebut.

"Tujuan kami adalah bagaimana agar kepesertaan JKN ini meningkat di Kabupaten Siak. Target kami tahun 2019 ini seluruh masyarakat di Kabupaten Siak sudah dicover kepesertaannya dalam JKN," kata Rina.

Hal tersebut disampaikan Rina saat melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Siak Alfedri di Kantor Bupati Siak di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Mempura, Rabu (28/2/2018).

Kedatangan BPJS ke Kantor Bupati Siak adalah dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada Pemkab Siak dalam memfasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Dukungan tersebut untuk memenuhi Instruksi Presiden No 8 Tahun 2017 terkait peran strategis Pemda dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Turut serta dalam kegiatan audiensi dan Rapat Forum Kemitraan BPJS diantaranya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai Nora Dwita Manurung, Kabid Perluasan Peserta Kepatuhan Cabang Dumai Atmi Mesra, serta Kepala BPJS Cabang Siak Rina. Kedatangan mereka diterima Plt Bupati Alfedri dan Kadis Kesehatan Dr Toni Chandra.

Plt Bupati Siak Alfedri menanggapi positif bentuk dukungan yang diberikan BPJS tersebut. Dikatakannya, keikutsertaan masyarakat Kabupaten Siak dalam JKN selama ini belum mencapai 100 persen dikarenakan Pemda sebelumnya sudah memiliki Program Jamkesda bagi pembiayaan masyarakat yang tidak mampu.

“Namun jika ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan kepesertaan masyarakat dalam JKN, tentu harus kita dukung. Seluruh peserta jaminan kesehatan di Siak sebelum ada JKN sudah gratis berobat untuk layanan pengobatan pasien kelas III. Namun dalam perjalanannya sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akhirnya hanya masyarakat tidak mampu saja yang dilayani jamkesda," jelasnya.

Tak hanya itu, Alfedri juga sempat menjelaskan dalam rangka mendukung strategi nasional di bidang kesehatan, masyarakat Siak melalui program jaminan kesehatan daerah juga menikmati layanan berobat gratis hingga tahap rujukan ke beberapa Rumah Sakit di Pekanbaru, Jakarta, Solo dan di kota lainnya berikut tiket pergi-pulang dan biaya hidup pendamping pasien.

Alfedri juga menjelaskan, berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Siak Tahun 2017, jumlah masyarakat miskin yang terdata berjumlah 19.374 ribu jiwa yang termasuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Asumsinya jika mereka tidak dilayani melalui program JKN, sebenarnya kita sudah siapkan anggaran jaminan kesehatannya hingga Rp6 Miliar melalui Dinas Kesehatan,” sebut Alfedri.

Terkait regulasi yang mewajibkan Integrasi BPJS ke dalam program JKN – KIS, Alfedri mengaku sudah menyurati para pimpinan OPD untuk melakukan pembaharuan data ASN dan honerer, serta pengurusan tertib adminitrasi yang diperlukan sebagai peserta JKN-KIS.

“ASN wajib melakukan penggantian kartu BPJS ASKES menjadi menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS), sekaligus ASN juga sudah diminta untuk memasukan persyarakat administrasi anak ketiga sebagai peserta KIS,” tutupnya. (clc)