Washington DC, berazamcom - Para anggota Kongres Amerika Serikat (AS) memulai upaya bipartisan untuk mengakhiri keterlibatan tidak langsung pemerintahan Presiden Donald Trump dalam konflik Yaman. Salah satu upayanya adalah voting istimewa untuk menolak wewenang militer kepresidenan AS.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyebut konflik di Yaman, yang merupakan negara termiskin di Timur Tengah, sebagai bencana kemanusiaan terbesar di dunia. Lebih dari 9.200 orang, kebanyakan warga sipil, tewas dan puluhan ribu lainnya luka-luka dalam konflik yang telah berlangsung 3 tahun ini.

Konflik Yaman dipandang sebagai konflik sipil juga perang proksi antara Arab Saudi dan Iran. Sejak tahun 2015, AS menyuplai persenjataan, intelijen dan bantuan bahan bakar di udara untuk koalisi pimpin Arab Saudi yang melancarkan operasi melawan kelompok pemberontak Houthi, yang didukung Iran.

Seperti dilansir AFP, Kamis (1/3/2018), Senator Bernie Sanders yang independen, Senator Republik Mike Lee dan Senator Demokrat Chris Murphy dalam pernyataan gabungan menyatakan tekad untuk mendorong voting dalam Senat AS 'untuk menarik pasukan bersenjata AS dari sebuah perang yang tidak sah'.

"Kami meyakini bahwa, selama Kongres tidak menyatakan perang atau mengesahkan (keterlibatan) pasukan militer dalam konflik ini, keterlibatan Amerika Serikat di Yaman adalah inkonstitusional dan tidak sah, dan dukungan militer AS terhadap koalisi Saudi harus diakhiri," tegas Senator Sanders.

Penasihat diplomatik dan militer Presiden Donald Trump, pada Oktober 2017 menyatakan pemerintahannya tidak berupaya mencari wewenang baru untuk melancarkan operasi militer di zona-zona konflik dunia.

Kongres AS pertama kali meloloskan wewenang kepresidenan untuk menggunakan kekuatan militer atau AUMF, pada 14 September 2001. Wewenang ini diloloskan Kongres AS sekitar tiga hari usai serangan teroris 11 September 2001 di New York dan Washington AS oleh para pembajak Al-Qaeda.

Sejak saat itu, setiap Presiden AS mulai dari George W Bush, Barack Obama dan sekarang Trump bergantung pada wewenang kepresidenan itu saat melancarkan operasi melawan kelompok militan bersenjata di zona-zona konflik dunia. Beberapa politikus Demokrat dan Republik telah memperingatkan bahwa wewenang kepresidenan itu sama saja menjadi 'surat izin' untuk keterlibatan militer AS tanpa akhir dalam konflik-konflik dunia.

Senator Lee yang konservatif Republikan, menyebut upaya bipartisan ini akan membantu Kongres AS mempertegas kembali kekuasaan atas pengambilan kebijakan luar negeri. "Ini bisa mengizinkan -- atau menolak untuk mengizinkan -- keterlibatan militer dan menegaskan kepentingan nasional AS," sebutnya.

Dokumen setebal 4 halaman yang menjabarkan upaya bipartisan ini menekankan Resolusi Kekuatan Perang 1973, yang mengatur jika pasukan militer AS terlibat konflik di luar negeri tanpa adanya deklarasi perang, maka pasukan itu bisa ditarik oleh presiden jika Kongres memerintahkan.(dtc)