berazamcom - Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak goreng, minyak industri dan bahan bakar biodiesel yang menyeruak menjadi andalan masa depan energi dunia di tengah ancaman eksistensi bahan bakar fosil. Sawit ditemukan pertama kali di Amerika Selatan dan diperkenalkan di Indonesia oleh kolonial Belanda pada tahun 1848. Kini, perkebunan kelapa sawit menyebar dari Sumatera hingga Papua dengan luas lahan lebih dari 12 juta hektar hingga menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Perkebunan sawit terbesar di Indonesia berada di Riau dengan luas 3 juta hektare, dimana separuhnya merupakan perkebunan rakyat (swadaya dan plasma), sedangkan sisanya dikuasai korporasi nasional dan asing, khususnya Malaysia. Perkebunan rakyat dikelola oleh hampir 400.000 kepala keluarga dan menghidupi lebih dari seperempat populasi penduduk Riau yang menurut sensus 2010 berjumlah 5,5 juta jiwa. Sehingga tidak salah jika kelapa sawit merupakan tumpuan ekonomi masyarakat Riau.

Kesimpulan tersebut sejalan dengan data Bank Dunia yang menyebutkan, petani sawit menikmati dua hingga tujuh kali lipat pendapatan jenis komoditas pertanian lainnya. Terbukti, indeks kesejahteraan masyarakat pedesaan Riau sejak 1995 hingga 2015 terus meningkat. Di tingkat petani, tahun 2015 pendapatan petani sawit sudah mencapai US$ 4.630 hingga US$ 5.500 per tahun. Bahkan, data Bank Indonesia tahun 2017 menyebutkan, perkebunan kelapa sawit telah menopang hingga hampir 40% perekonomian Riau.

Minyak sawit, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, menyumbang 68% total ekspor Riau yang menempatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau di urutan ke lima nasional, dan terbesar untuk provinsi di luar Pulau Jawa. Produksi minyak sawit Riau pada tahun 2017 sebesar 7 juta ton dan mendominasi hampir separuh total produksi minyak sawit nasional. Besarnya produksi CPO tersebut, telah menggantikan ketergantungan Riau pada tambang gas dan minyak bumi yang terus menurun.

Namun sayangnya, statistik fantastis di atas belum lah cerminan kondisi objektif masyarakat Riau secara keseluruhan, karena data terbaru angka kemiskinan di Provinsi Riau masih mencapai hampir setengah juta jiwa. Ketimpangan ini, jika dikaitkan dengan potensi ekonomi perkebunan sawit yang demikian luar biasa, disebabkan oleh dua hal utama.

Pertama, kepemilikan sawit rakyat secara swadaya yang tergolong rendah dengan tingkat produktivitas yang juga rendah. Meskipun separuh perkebunan sawit riau merupakan perkebunan rakyat, namun didominasi perkebunan plasma. Perkebunan plasma merupakan perkebunan satu atap,  dimana pengelolaan kebun dilakukan oleh perusahaan baik dalam hal menanam, memelihara hingga memanen dan mengambil hasilnya. Petani hanya mendapatkan hasil bersih yang diberikan perusahaan melalui wadah koperasi. Manajemen satu atap ini diatur dalam Permentan No. 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan.

Pola kemitraan perusahaan dengan masyarakat tempatan ini menimbulkan banyak konflik, baik antara masyarakat dengan perusahaan, maupun antar masyarakat sendiri khususnya dengan koperasi yang lebih condong menjadi perpanjangan perusahaan ketimbang anggota koperasinya sendiri. Konfliknya cenderung tidak jauh dari isu tranparansi hasil kebun dan ketidakjelasan lahan plasma yang hanya di atas kertas.

Sedangkan perkebunan swadaya rakyat masih berkutat pada masalah kualitas bibit, keterbatasan pengetahuan dalam perawatan yang berujung pada rendahnya produktivitas. Angka produktivitas sawit rakyat tercatat hanya 2-3 ton/hektare, sedangkan kebun perusahaan swasta bisa mencapai 4-6 ton/hektare. Padahal, jika perkebunan rakyat dikelola dengan baik, bisa mencapai 8 ton/hektare. Angka ini pun makin jauh jika dibandingkan produktivitas sawit Malaysia yang mencapai 12 ton/hektare.

Kedua, ekspor sawit masih didominasi minyak sawit bukannya produk turunan. Hingga kini, Indonesia hanya mampu mengekspor 15% produk turunan minyak sawit, sehingga sebagian besarnya masih di ekspor dalam bentuk CPO. Menyedihkannya, sebagai provinsi penghasil CPO terbesar, hingga kini belum ada industri pengolahan produk turunan sawit di Riau. Intervensi pemerintah melalui perwujudan empat kawasan industri terpadu di Pekanbaru, Dumai, Siak dan Enok, Inhil belum menunjukkan gelagat keseriusan.

Lemahnya hilirisasi minyak sawit, secara langsung berimbas pada ketidakoptimalan penghasilan pemerintah dan pendapatan rakyat Riau. Nilai tambah dari industri hilir sawit yang seyogyanya dipusatkan di wilayah perkebunan kelapa sawitnya, secara langsung akan meningkatkan pajak, menyerap lapangan kerja dan efek turunannya pada perekonomian Riau secara keseluruhan. Jika tidak, maka bisa disebut Riau hanya lah tempat berkebun kelapa sawit semata.

Potensi besar perkebunan kelapa sawit di Riau, meniscayakan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia kampus serta kelompok masyarakat sawit menyegerakan upaya optimalisasi nilai ekonominya bagi pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. Diperlukan regulasi memadai, terobosan kebijakan serta keberpihakan pada kepentingan ekonomi masyarakat. Jika tidak, perkebunan kelapa sawit Riau hanya akan menjadi perulangan cerita manisnya kilang minyak Riau yang telah menghasilkan milayaran barel minyak ke pasaran global, namun gagal menyejahterakan masyarakat Riau.*

[]bazm-8