Pekanbaru, Berazam-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menerima revisi proposal Chevron Pacific Indonesia untuk perpanjangan Blok Rokan yang akan habis kontrak 2021. Sebelumnya Chevron meminta perpanjangan Blok Rokan memakai cost recovery, namun belakangan perusahaan Amerika Serikat itu bersedia memakai gross split di Blok Rokan. Dilansir dari Kontan.Co.Id, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, untuk blok terminasi tidak ada pilihan untuk memakai gross split sebab Chevron di Blok Rokan sudah mengelola 50 tahun pada 2021 nanti. "Mereka (Chevron) awalnya mengajukan proposal perpanjangan memakai cost recovery, tetapi sekarang sudah ajukan lagi proposal memakai gross split," ungkap Arcandra dalam pertemuan di kantornya, Kamis (26/4). Dia mengatakan, pihaknya sudah menghitung besaran cadangan pasca berkahirnya kontrak Chevron di Blok Rokan pada 2021 nanti. Hasilnya akan ekonomis memakai gross split. "Saya bilang keekonomain kita jaga. Saya tidak men-cut (mengganti cost recovery dengan gross plit) tanpa dasar, saya tidak otoriter, kalau otoriter itu tanpa dasar," ungkap dia. Kata Arcandra, setelah mereka bersedia memakai gross split memang belum tentu juga pemerintah memberikan perpanjangan kontrak 20 tahun lagi di Blok Rokan. Sebab, yang menentukan perpanjangan diberikan adalah signature bonus dan pendapatan untuk negara. "Saya inginnya secara pribadi signature bonus Blok Rokan US$ 500 juta, tapi karena sudah ada peraturannya maksimal US$ 250 juta," ungkap Arcandra. Dia juga mengatakan, Chevron tidak boleh menurunkan produksi semasa masih transisi ini. Bahkan, tidak boleh menjadi alasan karena sedang dievaluasi produksi menurun. "Jadi keputusan sekarang ada di Chevron, kalau dia memberikan proposal yang bagus dan menguntungkan negara maka bisa saja diberikan, evaluasi saya sebentar saja kok," ungkap dia. Namun, bila Chevron ingin mengakhiri kontrak di Blok Rokan maka pemerintah akan melakukan transisi kepemilikan dari Chevron ke Pertamina. Seperti yang dilakukan di Blok Mahakam. "Makanya tidak menutup kemungkinan juga Pertamina masuk, tergantung proposal Chevron," imbuh dia. Menanggapi Arcandra, pakar perminyakan Riau Ir.Nawazir Kadir menyebutkan skema Gross split (GS) tersebut untuk kontrak CPI yang akan datang 2021-2041. Itu artinya CPI sudah dipastikan dapat perpanjangan kontrak untuk 20 tahun lagi. Menurut Nawasir, dibanding skema Cost Recovery, GS lebih menguntungkan bagi kontraktor karena control negara terhadap biaya, teknologi, bahkan SDM yang digunakan jadi minimal. "Semua diserahkan pada kontraktor. Kontraktor akan melakukan efisiensi sebesar-besarnya demi memaksimalkan profit untuk kontraktor itu sendiri," papar Nawasir. Kemudian, lanjut Nawasir, transfer teknologi kepada anak bangsa juga jadi minimal. Begitu juga penggunaan produk-produk dalam negeri. Skema GS usaha rasional dari pemerintah untuk menarik investor migas yang sekarang banyak kabur ke negara Asean lainnya a.l. ke Vietnam bahkan Myanmar karena daya saing negara kita yang terus menurun. "Mestinya konsep GS diberikan kepada kontraktor blok-blok eksplorasi yang risiko tinggi, sedangkan blok-blok produksi seperti Rokan (apalagi besar produksinya) tetap dengan konsep cost recovery," pungkas Nawasir. * bazm2