Kenapa Hanya PT SSR Yang Berani Beli TBS Dari Kawasan TNTN?
Senin 14 Mei 2018, 13:07 WIB
Foto; ilustrasi Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit
Inhu, Berazam - Praktek jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) wilayah Kecamatan Lubukbatu Jaya Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) terus berlanjut. Anehnya hanya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Swakarsa Sawit Raya (PT SSR) yang beroperasi di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengatbarat yang berani menampung TBS tersebut.
Padahal aktifitas tersebut jelas jelas dilarang oleh aturan yang ada. Seperti yang disampaikan ketua Lembaga Pengkajian Pemantauan Penerapan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri hulu (LP5SBI), Banteng Yudha Pranoto kepada wartawan Senin (14/5/2018). "Dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan," kata Banteng.
Berdasarkan kajian hukum yang dilakukan LP5SBI, kegiatan pembelian TBS oleh PKS PT SSR kata Banteng, sudah bertentangan dengan UU RI No 18 tahun 2013 pasal 17 ayat 2 huruf b tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan (P3H).
"Seluas 1600 hektar lokasi TNTN telah beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit yang di kelola oleh KUD Tani Bahagia, TBS di tampung oleh PKS PT SSR," ujar Banteng.
Kawasan hutan yang di alih fungsikan menjadi kebun kelapa sawit tersebut, terang-terang perbuatan melawan hukum. Lahan di kuasai dengan cara tidak prosedural. "Masalah ini sudah saya sampaikan ke Bupati Inhu, jika ini terus berlanjut maka, adanya pembiaran pengrusakan hutan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum," jelasnya.
Selain kepada Bupati, juga disampaikan kepada Sekda Inhu Ir Hendrizal, saat data kajian LP5SBI diserahkan, Sekda Hendrizal sempat berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap penanggung jawab dari KUD Tani Bahagia maupun PT SSR sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Menunggu janji tersebut dan apabila dalam waktu dekat tidak juga ada tindakan hal ini akan kami laporkan kepada Presiden RI, Mentri Kehutanan dan lingkungan hidup dan disampaikan juga kepada jaksa Agung RI KPK dan DPD RI serta panitia akuntabilitas publik di Jakarta," jelas Banteng.
Sementara itu, praktisi hukum Riau, Justin Panjaitan SH menyikapi serius soal alih fungsi hutan TNTN jadi kebun kelapa sawit dan TBS di tampung oleh PKS. "Pengelolaan dan perdagangan buah kelapa sawit yg diduga dilakukan oleh KUD Tani Bahagia dan PT SSR adalah bentuk nyata pelanggaran hukum yg dilakukan secara terang terangan di Inhu," kata Justin.
Menurut Justin, terjadinya pengrusakan lingkungan dengan motif bisnis untuk keuntungan tertentu, hal tersebut disebabkan adanya pembiaran yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga kegiatan tersebut dilakukan selama tiga tahun lebih.
Pemerintah Kabupaten Inhu jelas Justin, juga diduga kuat telah mengetahui hal tersebut, namun terkesan membiarkan peristiwa kejahatan kehutanan itu terus berlangsung dan membiarkan PT SSR terus menerima buah dari kawasan TNTN tersebut, sebagaimana sudah diketahui oleh masyarakat secara luas.
"Bagusnya memang dilaporkan ke Jaksa dan ke Polres, biar dilakukan penegakan hukum untuk mencari kerugian negara atas P3H," jelasnya. *
bazm2/rls
Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Rabu 15 Mei 2024
Edy Natar Nasution Kembali Berkomitmen Politik, Kembalikan Formulir Pendaftaran ke PAN Riau
Jumat 08 Maret 2024
Stikes Tengku Maharatu Wisuda Lagi 231 Sarjana Kesehatan dan Profesi Ners
Senin 22 Januari 2024
Letakan Batu Pertama, Stikes Tengku Maharatu Bangun Kampus Empat Lantai
Selasa 28 November 2023
Satu Jam Bersama Gubernur Riau Edy Natar : Mimpi Sang Visioner dan Agamis
Selasa 21 November 2023
Silaturahmi IKBR dengan Plt Gubri, Edy Nasution: Insha Allah Saya Maju
Minggu 01 Oktober 2023
Bravo 28 Usulkan Ganjar-Jokowi Pasangan Pilpres 2024
Rabu 27 September 2023
Hendry Ch Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Pusat 2023-2028
Rabu 20 September 2023
Perginya Dosen Ramah, Humoris, dan Rendah Hati
Senin 18 September 2023
Wow! Ternyata Harga Kontrak Impor LNG Pertamina yang Disidik KPK Jauh lebih Murah dari Harga LNG Domestik
Senin 11 September 2023
Menkominfo Mau Pajaki Judi Online, Ini Kata CERI
Berita Terkini
Sabtu 18 Mei 2024, 19:28 WIB
Ketua DPC PJS Kota Palembang Soroti Pembangunan Terminal Batubara Kramasan
Sabtu 18 Mei 2024, 18:10 WIB
Pernyataan Wan Abu Bakar Berpotensi Primordialisme, Tokoh Riau Edy Natar Nasution Angkat Bicara
Jumat 17 Mei 2024, 22:20 WIB
Dinkes Siak dan Apkesmi Gelar Webinar, Perkenalkan Program ILP
Jumat 17 Mei 2024, 10:57 WIB
Mahasiswa Hukum UIR Raih Best Speaker di Kontes Duta Wisata Riau 2024
Jumat 17 Mei 2024, 10:53 WIB
UIR Terima Bantuan Dana Pendidikan Sebesar Rp 70 Juta dari Bank Syariah Indonesia
Jumat 17 Mei 2024, 10:48 WIB
Viral! Beredar video Harimau Mati Tertabrak Mobil di Tol Permai, Ternyata Begini Faktanya
Jumat 17 Mei 2024, 10:41 WIB
Kisah Kontroversial Pemanggilan Pejabat Eselon 2 di Pemprov Riau: dari Spekulasi hingga Tersangka
Kamis 16 Mei 2024, 13:18 WIB
Tuhan Sedang Menyapa Kita
Kamis 16 Mei 2024, 07:57 WIB
Konsistensi Syamsuar Dipertanyakan: Dulu Tidak Maju, Sekarang Maju, Harris pun Merasa Tertipu?
Rabu 15 Mei 2024, 15:08 WIB
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024