Petani Sawit Plasma Kian Memprihatinkan
Kamis 06 September 2018, 15:30 WIB
Petani Sawit Plasma Kian Memprihatinkan
Berazamcom - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengaku prihatin atas nasib petani kelapa sawit dalam skala nasional.
Dalam rapat dengar pendapat DPD RI dengan jajaran direksi dan manajer PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Palembang, Rabu (5/9/2018), terungkap bahwa harga kelapa sawit produksi petani ternyata sangat ditentukan oleh mekanisme pasar bebas yang bergantung pada permintaan dan penyaluran (over supply), kualitas Tandan Buah Segar (TBS), dan harga jual ekspor crude palm oil (CPO).
Menurut Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis, jika mekanisme pasar bebas ini yang terjadi, kondisi petani kelapa sawit plasma pasti akan sangat memprihatinkan secara nasional.
Dengan mekanisme over supply saja, menurut Darmayanti, petani sawit tentu akan berada dalam posisi lemah karena harga kelapa sawit pasti jatuh ketika musim panen tiba. Apalagi kini pabrik crude palm oil (CPO) milik swasta yang tidak punya kebun banyak berdiri di sekitar kebun kelapa sawit yang dibina oleh PTPN 7 sehingga mereka bisa menetapkan harga sekehendaknya.
"Sebagai unsur pimpinan dewan perwakilan daerah, kami akan membantu mencari solusi atas permasalahan petani sawit ini dengan pemerintah pusat. Kami tidak bisa berdiam diri melihat nasib petani seperti ini," tegas Darmayanti.
Senator dari daerah pemilihan Sumatera Utara itu menilai pemerintah pusat tidak bisa main-main lagi dengan nasib rakyat kecil. Semua kementerian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan problem kepala sawit harus turun tangan dalam mengatur regulasi perdagangan CPO baik di dalam maupun di luar negeri.
"Tanpa partisipasi pemerintah dalam mengatur regulasi perdagangan, posisi petani kepala sawit akan selamanya terpinggirkan. Bertahun-tahun mereka lelah menanam, setelah produksi mereka panen harga dijatuhkan," terangnya.
Sebagai langkah awal, pimpinan DPD RI berencana menggelar seminar nasional di Jakarta tentang kelapa sawit dengan PTPN VII Palembang. Seluruh stakeholder yang berhubungan dengan produksi dan ekspor kelapa sawit akan dipanggil untuk duduk bersama membahas persoalan nasional ini.
Sejumlah narasumber yang berkepentingan dengan masalah ini akan diundang, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, PTPN, para pengamat CPO, lembaga swadaya masyarakat, juga para akademisi.
Menurut Darmayanti, sejumlah tema akan dibahas dalam seminar nasional ini, terutama yang sangat krusial dan dalam jangka pendek butuh jalan keluar. Misalnya masalah replanting kebun plasma yang sampai saat ini masih menemukan banyak kendala di lapangan.
"Para petani sawit ternyata tak bisa bergerak leluasa karena sertifikat perkebunan mereka banyak yang digadaikan kepada pihak ketiga. Bagaimana mereka mau berproduksi?"kritik dia.
Pada kesempatan itu, Darmayanti memberikan apresiasi yang tinggi atas keberadaan dan kiprah Badan Penyandang Dana Sawit (BPDS) yang selama ini membiayai petani untuk melakukan replanting perkebunan kepala sawit. Tapi, kata doktor bidang enginering dari Leeds University Inggris tersebut, dana Rp 25 juta untuk setiap petani sawit yang selama ini disalurkan BPDS sangat jauh dari mencukupi.
"Petani tentu butuh bantuan pihak lain, misalnya dari Pengelolaan Kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL, atau dari pihak lain entah apa," ujar Darmayanti.*bazm3
Sumber : rmol.co
Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Rabu 15 Mei 2024
Edy Natar Nasution Kembali Berkomitmen Politik, Kembalikan Formulir Pendaftaran ke PAN Riau
Jumat 08 Maret 2024
Stikes Tengku Maharatu Wisuda Lagi 231 Sarjana Kesehatan dan Profesi Ners
Senin 22 Januari 2024
Letakan Batu Pertama, Stikes Tengku Maharatu Bangun Kampus Empat Lantai
Selasa 28 November 2023
Satu Jam Bersama Gubernur Riau Edy Natar : Mimpi Sang Visioner dan Agamis
Selasa 21 November 2023
Silaturahmi IKBR dengan Plt Gubri, Edy Nasution: Insha Allah Saya Maju
Minggu 01 Oktober 2023
Bravo 28 Usulkan Ganjar-Jokowi Pasangan Pilpres 2024
Rabu 27 September 2023
Hendry Ch Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Pusat 2023-2028
Rabu 20 September 2023
Perginya Dosen Ramah, Humoris, dan Rendah Hati
Senin 18 September 2023
Wow! Ternyata Harga Kontrak Impor LNG Pertamina yang Disidik KPK Jauh lebih Murah dari Harga LNG Domestik
Senin 11 September 2023
Menkominfo Mau Pajaki Judi Online, Ini Kata CERI
Berita Terkini
Minggu 19 Mei 2024, 16:51 WIB
PKKEI: Majelis Hakim Diharap Memahami dengan Benar Kasus LNG Terdakwa Karen Agustiawan Secara Utuh
Minggu 19 Mei 2024, 14:38 WIB
Ini Daftar Sahabat Pengadilan di Sidang Korupsi Mantan Dirut Karen Agustiawan
Minggu 19 Mei 2024, 11:42 WIB
3 Tahun Kepemimpinan Rektor: Sportivitas Persaudaraan Menuju UIN Suska Terbilang dan Gemilang
Sabtu 18 Mei 2024, 19:28 WIB
Ketua DPC PJS Kota Palembang Soroti Pembangunan Terminal Batubara Kramasan
Sabtu 18 Mei 2024, 18:10 WIB
Pernyataan Wan Abu Bakar Berpotensi Primordialisme, Tokoh Riau Edy Natar Nasution Angkat Bicara
Jumat 17 Mei 2024, 22:20 WIB
Dinkes Siak dan Apkesmi Gelar Webinar, Perkenalkan Program ILP
Jumat 17 Mei 2024, 10:57 WIB
Mahasiswa Hukum UIR Raih Best Speaker di Kontes Duta Wisata Riau 2024
Jumat 17 Mei 2024, 10:53 WIB
UIR Terima Bantuan Dana Pendidikan Sebesar Rp 70 Juta dari Bank Syariah Indonesia
Jumat 17 Mei 2024, 10:48 WIB
Viral! Beredar video Harimau Mati Tertabrak Mobil di Tol Permai, Ternyata Begini Faktanya
Jumat 17 Mei 2024, 10:41 WIB
Kisah Kontroversial Pemanggilan Pejabat Eselon 2 di Pemprov Riau: dari Spekulasi hingga Tersangka